Khalil Tafakji, seperti kebanyakan orang-orang Palestina lainnya yang tinggal di Yerusalem Timur (Al-Quds), berstatus sebagai "pemukim permanen" dan bukan warganegara Israel. Status "pemukim permanen" diberlakukan oleh rezim Zionis Israel bagi warga Palestina, karena Al-Quds yang sejatinya berada dalam wilayah Palestina, berada dibawah pendudukan Israel.
Tafakji adalah seorang pakar soal Palestina. Ia ahli dalam bidang peta wilayah Palestina dan sering disebut sebagai pakar geografi otoritas pemerintahan Palestina. Stasiun televisi Al-Jazeera yang berbasis di Qatar dan stasiun televisi di Palestina serta media massa lainnya sering mewawancarainya sebagai pakar wilayah Palestina.
Selama karirnya sebagai ahli kartografi (ahli pemetaan), Tafakjik sering dilibatkan sebagai delegasi Palestina dalam negosiasi-negosiasi perdamaian di era awal tahun 1990-an. Ia juga pernah bekerja dengan petinggi PLO di Yerusalem, almarhum Faisal Husseini yang juga pendiri organisasi Komunitas Studi Arab pada tahun 1983 dan pendiri Orient House di Yerusalem Timur. Orient House yang menjadi pusat pelayanan bagi rakyat Palestina ditutup paksa oleh Israel pada tahun 2001.
Di lembaga Komunitas Studi Arab, Tafakji mengepalai bidang Pemetaan dan Sistem Informasi Geografi yang sekarang berkantor di Dahiet Al-Bariid, kawasan yang berada dibalik tembok Israel di Tepi Barat yang memisahkannya dari wilayah Yerusalem.
Akhir pekan kemarin, kementerian dalam negeri Israel mengeluarkan surat perintah yang isinya melarang Tafakji bepergian selama enam bulan ke depan. Tafakji mengatakan, ia baru saja melakukan kunjungan selama 20 hari ke berbagai negara ketika menerima surat pemberitahuan agar datang ke kantor kementerian dalam negeri Israel.
Negara-negara yang dikunjunginya antara lain Tunisia, Turki dan India, dimana ia bicara soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat Palestina sekarang ini akibat kebijakan-kebijakan rezim Zionis Israel. "Saya bukan seorang politisi," kata Tafakji soal kegiatannya itu. Tapi dibawah penjajahan Israel, kehidupan sehari-hari rakyat Palestina menjadi urusan politik.
Tafakji mengaku terkejut saat menerima sebuah surat yang ia tidak tahu diantar oleh siapa. "Otoritas Israel meminta saya untuk datang ke Moskobiyya (istilah yang berarti 'kompleks Rusia", sebutan untuk sebuah kantor keamanan Israel di Yerusalem Barat), ke ruangan nomor 4. Mereka bilang 'ini adalah perintah' dan saya punya waktu 14 hari untuk menyatakan keberatan," tutur Tafakji.
Oleh otoritas Israel, ia dipaksa menandatangani surat perintah yang melarangnya bepergian mulai hari itu hingga enam bulan ke depan dengan dalih "masalah keamanan".
Tafakji urung melakukan gugatan atas larangan tersebut setelah ia melakukan konsultasi dengan sejumlah pengacara yang mengatakan bahwa kemungkinan menang dalam gugatan itu sangat kecil karena "alasan keamanan" yang digunakan Israel dalam surat tersebut.
"Kami sedang berusaha, lewat hubungan kami dengan Yordania, Mesir, AS, Inggris dan Prancis, untuk mencari celah agar larangan ini dicabut," kata Tafakji.
"Saya orang yang cinta damai," tukasnya seperti dikutip kantor berita Maan di Bethlehem. (ln/imemc)
Sumber
